| Edisi 13
Edisi 12 Subsidi Beras, Yes. Subsidi Kertas, No Edisi 11 Edisi 10 Masyarakat Seni Menuntut Turunkan Harga Edisi 9 Tiga Bulan Lagi Indonesia Bangkrut Harto Turun Setelah Liliek Pidato Edisi 8 Edisi 7 |
Edisi 13 ABRI Sangat Menakutkan Sesungguhnya orang sudah menduga bahwa itu tindakan Kopassus. Pers luar negeri pun sudah mensinyalirnya. Apalagi berita-berita di internet. Namun kita masih risau, apakah benar kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta juga diorganisir oleh ABRI? Ada dugaan ke arah itu, tapi bukti-buktinya sedang dikumpulkan. Bagaimana pula dengan kejahatan-kejahatan ABRI pada peristiwa Tanjung Priok, Haur Koneng Majalengka, Lampung, Irian Jaya, Timor Timur? Apakah sekadar dianggap kesalahan prosedur, atau kesalahan kelembagaan? Inilah wajah ABRI kita! Sangat menakutkan! Secara politis mereka ragu-ragu melakukan reformasi, bahkan Wiranto, sang Pangab, menempatkan ABRI sekadar jadi tukang pukul keluarga Suharto. Lalu, apa yang diharap dengan ABRI seperti itu? Tentu saja kita tidak ingin membubarkan ABRI. Betapa pun menyebalkan, kita tetap perlu ABRI. Namun ABRI yang kita inginkan adalah ABRI menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Sudah saatnya ABRI hanya punya satu fungsi saja, yaitu fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi sosial politiknya perlu ditanggaalkan. Kita tak perlu ABRI dalam DPR maupun MPR. ABRI adalah ABRI yang harus tunduk pada komandan dan panglima. Bagaimana anggota ABRI dalam DPR/MPR berani mengontrol dan mengritik Presiden, yang menurut Undang-Undang Dasar adalah Panglima Tertinggi ABRI? Keberadaan ABRI dalam DPR/MPR tidak relevan dalam demokrasi saat ini. (A10)*** Edisi 12 Minggu, 28 Juni 1998 Subsidi Beras, Yes. Subsidi Kertas, No Pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp 3,3 triliun untuk 7,3 juta keluarga pra sejahtera. Dana ini digunakan untuk mensubsidi pembelian beras keluarga pra sejahtera tersebut. Harga beras impor adalah Rp 4.800,-/kg, dengan kurs dolar Rp 15.000,- . Beras yang mahal itu kemudian dijual kepada keluarga pra sejahtera dengan harga Rp 1.000,-, dengan demikian subsidi per kg beras adalah Rp 3.800,-. Tiap keluarga pra sejahtera diberi jatah 10 kg/bulan. Ini adalah program populis pemerintah Habibie, yang kemungkinan besar dananya diperoleh dari World Bank dalam bentuk program safety net. Sementara itu pemerintah menolak untuk memberi subsidi kepada para penerbit media cetak, baik dalam bentuk pembebasan pembayaran PPn kertas, maupun subsidi dalam kurs dolar, seperti yang pernah dilakukan untuk impor susu maupun suku cadang angkutan kota. Ini adalah tindakan pemerintah Habibie yang berani, walaupun ada kemungkinan Habibie akan dilawan orang pers, atau disindir-sindir, seperti yang dilakukan Kompas dengan kartunnya. Kita sependapat dengan subsidi beras kepada keluarga pra sejahtera, karena mereka perlu ditolong. Bahkan para petani yang dirugikan dengan politik beras pemerintah pun akan setuju pula, karena keadaan memang darurat, tapi setahap demi setahap policy subsidi ini harus dicabut, agar tercapai keadilan. Kita sependapat pula kepada pemerintah untuk tidak mensubsidi penerbit media cetak, karena para pelanggan mereka adalah orang kaya, orang lapisan atas dalam status perekonomian di Indonesia, jumlahnya tak lebih dari 5% penduduk Indonesia. Jadi sangat minoritas. Kebutuhan informasi yang sangat vital bisa disubstitusi oleh media elektronik, baik televisi dan radio, yang gratis. Lebih daripada itu, media cetak perlu meningkatkan efisiensi, sehingga menekan biaya serendah-rendahnya, agar tetap untung atau bertahan hidup di masa krisis. Tirulah koran daerah Surabaya Post dan Pikiran Rakyat Bandung. Kedua koran ini tak pernah berkeluh kesah, mereka bisa menjual korannya dengan harga langganan sangat murah yaitu Rp 20.000,-/bulan, dengan 12 halaman. Bahkan Pikiran Rakyat Bandung terbit 16 halaman, seminggu tiga kali. Kalau Surabaya Post dan Pikiran Rakyat bisa, tentu koran lainnya juga bisa. Untuk itu media lain perlu belajar efisiensi dari manajemen kedua koran tersebut. (A10)*** Edisi 11 Kamis, 18 Juni 1998 Soeharto Menyerang
Balik Serangan balik Soeharto terus bergulis, antara lain dicopotnya Jaksa Agung Soedjono Chanafiah Atmonegoro setelah ia membentuk tim untuk membongkar kekayaan bekas Presiden Soeharto dan keluarganya. Penggantinya adalah dari kalangan ABRI, yaitu Letjen TNI H. Andi Muhammad Ghalib, SH. Sikap ABRI sudah jelas, yaitu melindungi Soeharto dan keluarganya. Bagaimana dengan gerakan reformasi kita? Harus kita akui stamina reformasi amat merosot. Banyak orang yang menduga, kalau Soeharto masih belum terlalu tua, ia akan merebut kursi presiden yang ia tinggalkan. "Untung saja, ia sudah tua dan hampir pikun," demikian salah satu sumber "Indonesia Baru" (IB) berkomentar. Namun, IB sendiri merasa khawatir, ada kemungkinan Soeharto masih merasa kuat dan memaksakan diri untuk kembali. Alasannya sederhana, Habibie, boneka Soeharto, ternyata tidak becus. Ekonomi makin korat-karit. Dolar AS telah mencapai Rp 17.000,-, rakyat mulai tidak kuat membeli beras. (A10).
Selasa, 16 Juni 1998 Masyarakat Seni Menuntut Turunkan Harga Komunitas Masyarakat Seni untuk Reformasi (KMSR) yang bersekretariat di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, Jl. Naripan no. 7-9 Bandung mengeluarkan pernyataan sikap pada hari Senin, 15 Juni 1998 di Bandung. Sebagian isi pernyataan sikap KMSR adalah sebagai berikut : Pernyataan Sikap Harga Bahan Pokok (dalam rupiah) Komentar : Edisi 9 Selasa, 9 Juni 1998 Tiga Bulan Lagi Indonesia Bangkrut Pengantar redaksi, Cadangan beras Indonesia diperkirakan tinggal 2 bulan lagi (Ginanjar mengatakan tinggal 4 bulan lagi). Cadangan devisa riil diperkirakan tinggal US $ 7 miliar (keterangan resmi Bank Indonesia menyebutkan US $ 14 miliar). Harga beras import Rp 3.200,-/kg. Jika penduduk Indonesia mengkonsumsi beras 375 gram/hari, maka dalam sebulan diperlukan US $ 720 juta. Jadi semua cadangan devisa akan habis hanya untuk beli beras yang akan habis kurang dari 10 bulan. Sementara itu menteri-menteri dalam Kabinet Reformasi merancang program-program yang populis, yang membutuhkan uang yang banyak. Diperkirakan program populis itu memerlukan sekitar Rp 100 triliun. Ini berarti seluruh cadangan devisa habis tersedot. Padahal ada kabar bahwa sekarang ini saja pemerintah sudah sulit membayar gaji pegawai negeri dan ABRI. Dengan demikian Indonesia memerlukan dolar yang banyak sekali agar rakyat tidak kelaparan, yaitu untuk beli beras dan menjalankan program kabinet. Melihat keadaan ini GPI berkeyakinan bahwa penanganan ekonomi harus mendapatkan perhatian utama dalam reformasi total di Indonesia. Ekonomi Indonesia akan terselamatkan bila ada capital inflow yang besar dalam waktu singkat. Ada dua cara untuk memperoleh dolar, yaitu dengan menggalakkan eksport atau suntikan dana secara masif minimal US $ 7 miliar. Masuknya suntikan dana yang masif itu selain untuk menyelesaikan program emergensi yang bersifat kemanusiaan, juga untuk menolong menggerakkan roda ekonomi. Cara pertama jelas tidak mungkin, karena banyak industri di Indonesia yang bangkrut. Mereka sudah tidak kuat untuk membeli bahan baku untuk berproduksi. Apalagi jika produk itu dijual di dalam negeri, maka sulit dijual, karena daya beli masyarakat sangat rendah. Cara kedua adalah mendatangkan bantuan uang tunai dalam jumlah besar. Uang akan masuk ke Indonesia bila para investor dan pemberi pinjaman percaya kepada pemerintah, khususnya kepada Habibie. Cara mengukur tingkat kepercayaan para investor kepada Habibie bisa dilihat dari : 1. Kurs US $ 2. Indeks harga saham 3. Pencairan dana pinjaman dari IMF dan badan keuangan internasional lainnya, serta negara sahabat. Kita saksikan, sejak Habibie jadi presiden, harga dolar berkisar di atas Rp 11.000,-/dolar. Padahal sebelum kerusuhan harga dolar pernah mencapai sekitar Rp 7.000,-/dolar. Indeks harga saham tembus di bawah batas psikologis (400), atau berada di sekitar itu. Sementara itu IMF selalu menunda-nunda bantuannya, sedangkan negara sahabat membatasi pada pinjaman/bantuan untuk tujuan kemanusiaan. Pada dasarnya para investor tidak percaya kepada Habibie. Bahkan pada saat namanya disebut-sebut sebagai calon wakil presiden bulan Januari 1998, rupiah pernah merosot hingga Rp 14.000,-/dolar. Habibie punya track record yang kurang menguntungkan, yaitu ia adalah Suharto kecil, teori ekonominya sangat ganjil, beberapa industri yang pernah dipimpinnya mengalami kerugian dan menyedot banyak devisa. (Ada rumor, dua bulan lagi IPTN tak kuat membayar gaji karyawannya, sehingga akan banyak karyawan dirumahkan, sebelum nantinya di PHK). Sementara itu kabinet yang dipimpinnya hanyalah kelanjutan dari kabinet Orde Baru di bawah pimpinan Suharto. Dapat disimpulkan, lebih lama Habibie menjadi presiden, lebih cepat Indonesia bangkrut. Oleh karena itu apabila Indonesia mau membenahi ekonominya, maka Habibie dan sisa-sisa rezim Suharto harus direformasi, sehingga muncullah pemerintah yang dipercaya di dalam dan luar negeri. Time frame dan cara Pertanyaan yang segera muncul adalah : kapan Habibie harus turun dari jabatannya? Jika dilihat bahwa rakyat Indonesia akan terancam kelaparan tiga bulan mendatang, maka untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, Habibie harus turun, paling lama tiga bulan dari sekarang. Jika ia bercokol lebih lama, maka penderitaan rakyat akan lebih parah. Cara apa yang harus dilakukan untuk menurunkan Habibie dari kursi kepresidenan? Ada dua cara, yaitu pertama, MPR segera bersidang, dan memilih presiden dan wakil presiden baru, dan membentuk pemerintahan transisi. Setelah itu reformasi ekonomi/politik/budaya dipimpin presiden baru, dan pemilu dilaksanakan paling lama 2 tahun setelah presiden baru terpilih. Kedua, pemilu dahulu. Yang menjadi ganjelan adalah komposisi MPR sekarang. Amien Rais menyebutnya sebagai MPR sekarang adalah MPR jadi-jadian, karena 57,5% diangkat Suharto. Labih dari itu lebih dari 200 anggota DPR yang direkrut atas dasar nepotisme dan kolusi. Apakah kita mempercayai MPR seperti itu untuk membentuk pemerintahan baru, walau hanya untuk masa transisi? Tentu saja tidak akan muncul pemerintahan baru yang dapat dipercaya dari MPR seperti itu. Untuk itu diperlukan sebuah MPR baru. Oleh karena mendapatkan MPR dari hasil pemilu memerlukan waktu yang lama, lebih dari tiga bulan dari sekarang. Jika dipaksanakan, rakyat keburu kelaparan, dan hasil pemilu juga kurang memuaskan dilihat dari segi teknis. Sebagai kompromi, diperlukan tekanan kepada Organisasi Sosial Politik untuk melakukan reformasi dalam tubuh sendiri. Seluruh anggota yang berbau KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) harus segera diretool, dan diganti dengan wajah baru yang pro reformasi, baik melalui Munas/Muktamar/Kongres, maupun cara-cara yang lebih sederhana. MPR yang "baru" itu bertugas membentuk kabinet transisi (termasuk presiden masa transisi) dan membuat jadwal yang tegas. Jadwal itu menyangkut waktu pemilu, perbaikan undang-undang politik, undang-undang anti korupsi, undang-undang pokok pers, membatasi masa jabatan presiden, mengizinkan adanya partai oposisi. Sekarang ini selalu digembar-gemborkan bahwa oposisi tidak dikenal dalam demokrasi Pancasila, karena GBHN dibentuk oleh semua kekuatan sosial politik. Namun GBHN adalah GBHN yang terlalu umum, untuk itu setiap orsospol dan calon presiden diharuskan mengungkapkan strategi dan program untuk menjalankan GBHN itu. Ruling Party adalah mereka yang menang pemilu dan berhak menjalankan strategi dan program usulannya, sedangkan bagi yang kalah diminta menempatkan diri sebagai oposisi, yang selalu mengontrol pelaksanaan program, serta mengkampanyekan program-programnya sendiri. Cara pertama ini dipilih orang yang sudah sangat khawatir oleh keadaan ekonomi Indonesia, yang penyembuhannya memerlukan syarat mutlak, yaitu menggeser Habibie dari kursi kepresidenan. Pemilu secepatnya Cara kedua adalah dengan menyelenggarakan pemilu secepatnya, sampai terbentuk MPR baru, untuk membentuk pemerintahan baru. Cara ini lebih tuntas, tapi lebih berat dan perlu dana besar dengan segera. Cara ini harus didahului dengan perubahan paket UU politik, kemudian disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR. Diperkirakan kegiatan ini memakan waktu 3 bulan, paling cepat. (Hal ini tergantung dari keseriusan Ias Rasyid, Affan Gaffar, dan Riswanda). Setelah diundangkan maka dipersiapkan pemilu, mendaftar partai politik yang turut serta dan kemudian pemilu dilaksanakan. Begitu pemilu selesai, segera diselenggarakan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden baru Cara kedua ini pada prinsipnya sesuai dengan kesepakatan antara Habibie dengan pimpinan DPR, hanya waktunya dipercepat, secepat-cepatnya sehingga muncul pemerintah transisi yang bisa dipercaya di dalam negeri dan luar negeri. Kekhawatiran yang utama dari cara kedua ini adalah besarnya penderitaan rakyat akibat tekanan ekonomi. Dalam hal ini GPI lebih memilih cara pertama, yaitu Sidang Istimewa MPR dahulu dan secepatnya mengganti Habibie, karena semakin lama ia di kursi kepresidenan, semakin lama rakyat akan menderita. Visi Indonesia Baru Simposium Menuju Indonesia Baru secara umum menggambarkan visi Indonesia untuk memasuki abad 21. Secara umum Visi Indonesia itu dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Indonesia Baru yang diharapkan adalah Indonesia yang adil, egaliter, bebas dari diskriminasi, dan menjujung tinggi harkat kemanusiaan dengan menghormati hak-hak asasi manusia yang universal. 2. Indonesia Baru mempercepat terbentuknya negara demokratis yang bercirikan masyarakat sipil yang kuat, menghilangkan hegemoni kekuasaan, memperkuat check and balance dalam kekuasaan negara, membuka kebebasan saluran informasi dalam bentuk kebebasan pers. 3. Indonesia Baru berusaha mengikis tindak korupsi yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena kolusi dan nepotisme merupakan akar dari tindak korupsi, maka perlu dibangun masyarakat yang mencegah terjadinya kolusi dan nepotisme yang berujung pada tindak korupsi. Masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat yang transparan, sehingga rekrutmen di dalam segala bidang berdasarkan meritokrasi. Rumusan visi Indonesia Baru bisa disempurnakan lagi, tapi yang lebih penting adalah merangsang seluruh anggota masyarakat dan organisasi-organisasi dalam masyarakat untuk menyusun misinya dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Baru secara bersama-sama. Rumusan visi Indonesia Baru dan misi dari seluruh masyarakat akan memudahkan penyusunan strategi yang sinergis untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Baru. (A10).*** Nuriana Didemo Masa jabatan Nuriana, sebagai Gubernur Jabar yang kedua, akan diwarnai dengan goncangan. Dapat diibaratkan Nuriana sekarang duduk di atas bara, walau Kodam Siliwangi mendukung secara all out. Ada dua kekuatan penggoncang Nuriana, yaitu kekuatan reformasi yang dipelopori mahasiswa, yang akan membongkar perilaku KKN yang dilakukan Nuriana dahulu, sekarang dan akan datang. Kelompok kedua adalah dari barisan sakit hati, yaitu mereka yang disingkirkan Nuriana. Bara itu telah diletakkan di atas kursi jabatan Nuriana, yaitu dengan
munculnya demo anti Nuriana, justru pada saat ia dilantik di Bandung, 8
Juni 1998. Dari pengamatan wartawan "IB" pendemo Nuriana tahap
awal banyak didominasi oleh kelompok BSH, sedangkan mahasiswa pada umumnya
masih menarik diri. Seorang pengamat menyimpulkan bahwa BSH di Jabar kurang
lihai dibandingkan dengan BSH di Sulawesi Selatan. BSH di Sulsel menyadari
bahwa track recordnya kurang menguntungkan, maka mereka tidak menampilkan
diri seakan-akan menjadi tokoh reformasi yang bersih KKN. Di Sulsel, BSH
hanya memberikan data-data penyelewengan pemda kepada mahasiswa, dan mendorong
mahasiswa tetap menjadi ujung tombak reformasi. Dampaknya luar biasa, mantan
Pangdam Wirabuana yang Gubernur Sulsel itu kedodoran, Gedung DPRD diduduki
dst. (A6).*** Jumat, 5 Juni 1998 Harto Turun
Setelah Lilik Pidato Edisi 8 Selasa, 2 Juni 1998 Politik dan/atau Ekonomi Bagaimana dengan pandangan politisi? Amien Rais adalah salah seorang politisi yang telah menyuarakan pandangannnya, sedangkan politisi lain tentu saja boleh berbeda dengan Amien Rais. Mereka ingin menyelesaikan reformasi politik dahulu, sebelum dimanipulasi oleh penguasa. Suharto dulu juga begitu, karena politisi terlalu percaya maka kedaulatan rakyat ditelikung. Kini mari kita bertanya kepada para pengusaha. Apakah mereka mau politik atau ekonomi dahulu? Pengusaha kecil tentu memilih ekonomi. Namun, pengusaha besar akan mempersilakan Indonesia menata reformasi politiknya dahulu, setelah mapan, mereka baru berusaha, mereka mau menanamkan modalnya. Tanpa penataan politik yang baik, pengusaha besar enggan menanamkan modalnya di Indonesia, karena lebih aman disimpan dalam bank, yang bunganya besar, atau ditanam ke luar negeri yang lebih aman. Sebagai indikasi bisa kita lihat sikap IMF, yang menunda pemberian pinjamannya, karena tak yakin akan keamanan Indonesia. Jika tak aman, uang bisa menguap. Berbicara mengenai keamanan tentu kita tidak bisa menutup-tutupi borok keresahan politik atau ekonomi. Semua harus diselesaikan secara terbuka dan transparan, yang mengundang partisipasi seluruh masyarakat. Masa-masa penyelesaian secara ad-hoc sudah tidak jamannya lagi, dan bisa mengundang manipulasi. Melihat tekanan yang kuat baik dari bidang ekonomi maupun politik, maka mau tak mau seluruh kekuatan reformis kita kerja keras. Kita harus kerjakan reformasi ekonomi dan politik secara bersamaan dalam waktu secepat-cepatnya. Kita harus membagi tugas, sebagian mengurusi masalah-masalah politik, sebagian lagi masalah ekonomi. Agar semua kegiatan ini bisa diikuti oleh segenap rakyat, maka kebebasan pers tak boleh dikekang. Orang boleh menerbitkan koran tanpa izin, apa pun alasannya. Pemerintah tidak bisa memberangus koran, jika koran salah, ajukan ke pengadilan. Bahkan barangkali UU Pokok Pers tak perlu lagi, lihat saja negara-negara lain tanpa UU Pers juga bisa berjalan. (A10)*** Senin, 25 Mei 1998 Habibie Takkan Lama Di kalangan media Jakarta, Habibie adalah orang yang tidak disenangi. Majalah Tempo dibreidel karena berita-beritanya memojokkan Habibie dan kebijakannya. Bahkan koran daerah seperti "Pikiran Rakyat" Bandung pun menyiarkan berita yang bernada anti Habibie, sebelum ia jadi presiden. Pendukung Habibie hanyalah Republika. Namun yang paling pokok adalah : Habibie akan gagal memperbaiki ekonomi Indonesia, yang sangat parah, walaupun ia tak diganggu demonstrasi, apalagi teori ekonomi yang diyakini Habibie sangat ganjil dan eksentrik. Ia pernah mengungkapkan teori zig zag untuk menekan suku bunga. Habibie juga takkan mampu menumbuhkan kepercayaaan di kalangan masyarakat bisnis, karena pada dasarnya kebijakan Habibie takkan jauh berbeda dengan Suharto. Boleh dikatakan Habibie adalah Suharto kecil. Keadaan ini sangat sulit meyakinkan para investor untuk menanam modal ke Indonesia, termasuk terhambatnya bantuan dari IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. *** Pada intinya, tanpa reformasi politik, bantuan dari IMF takkan cair. Jika bantuan IMF tidak cair, maka negara-negara di dunia enggan berbisnis dengan Indonesia, akibatnya Indonesia menjadi negara terkucil. Reformasi politik ini ditandai dengan pemilu untuk menggantikan DPR/MPR yang ada sekarang ini, kebebasan untuk menerbitkan pers tanpa perizinan, kebebasan berorganisasi, mencabut paket undang-undang politik, undang-undang subversu, revisi undang-undang pokok pers dan undang-undang penyiaran, mencabut semua peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang bertentangan dengan demokrasi. Bahkan sebagian menteri Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah pimpinan Ginanjar Kartasasmita mendesak pemerintah untuk segera menyelenggarakan pemilu dan melakukan reformasi politik. Tanpa reformasi politik, maka reformasi ekonomi takkan jalan. Ia mengingatkan sebulan yang lalu upaya reformasi ekonomi berhasil menekan nilai dolar menjadi Rp 7000,-, tapi setelah ada kerusuhan politik, nilai dolar naik menjadi di atas Rp 10.000,-. Sementara itu Majelis Amanat Rakyat (Mara) yang dipimpin Amien Rais dkk, memberi batas waktu kepada pemerintah Habibie untuk menyelenggarakan pemilu antara 6-12 bulan. *** Apakah Habibie akan memenuhi tuntutan reformasi? Jawabannya ya, selama reformasi itu tetap memperkukuh kedudukannya sebagai presiden. Habibie akan mempertahankan kedudukannya, minimal sampai tahun 2003, sebagaimana petunjuk pasal 8 UUD 1945. Dewi Fortuna Anwar, penasehat Habibie, menyatakan "No president likes to think he's only going to be there for a few months. But he understands the pressures on him." Demikianlah, Suharto sudah turun, tapi rezim yang dibangunnya selama 32 tahun tetap kukuh, sulit dicabut akar-akarnya. Siapa pun pengganti Suharto, kalau bisa, akan mempertahankan rezim yang dibangun Suharto. Dengan rezim itu, seorang presiden bisa menjadi presiden selama mungkin, sampai pikun, karena hampir seluruh kekuasaan negara berada di tangannya. MPR yang mempunyai wewenang di atas presiden, pada prakteknya adalah orang-orangnya presiden, yang takkan berani menegur presiden, karena banyak di antaranya adalah bawahan presiden, misalnya para menteri, gubernur dan jenderal. Bila presiden dianggap tidak bekerja dengan baik, itu berarti diri mereka bekerja tidak baik. Namun jika Habibie akan melanggengkan rezim Suharto, maka akan terjadi perlawanan rakyat yang kuat, dan keadaan ekonomi takkan tertolong lagi. Akibatnya ia akan turun dalam waktu yang lebih cepat dari yang diperkirakan, pada saat itu akan muncul pemimpin Indonesia yang baru, yang juga belum tentu bisa memperbaiki keadaan di Indonesia. Oleh karena itu yang terbaik adalah Habibie bersikap terbuka, mau mendengarkan suara orang (salah satu kelemahan utama Habibie adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang), menghormati hak asasi manusia dan melakukan reformasi politik dan ekonomi secara total.(A10)***
Jumat, 22 Mei 1998 Suharto sudah jatuh tapi reformasi belum selesai. Kita harus teruskan reformasi dengan tuntutan : 1. Usut harta kekayaan Suharto dan keluarga Keterangan 1 : Keterangan 2 : Dengan demikian diperlukan pemilu secepatnya, agar terbentuk wakil rakyat yang bukan menjadi boneka penguasa. Dengan munculnya lembaga legislasi yang kuat dan bermartabat, kita bisa mempercayakan kepada para wakil itu untuk mengawasi tindak tanduk penguasa, agar tidak mencuri dan menjarah harta rakyat, dan tidak menindas hak-hak warga negara. Uraian selanjutnya baca reformasi politik. Keterangan 3 : Pengamatan yang ketat segala gerak-gerik Habibie tidak akan pernah berhasil bila tidak ada kebebasan pers. Untuk itu revisi Undang-undang Pokok Pers, Undang-undang Penyiaran, dan peraturan pemerintah yang memberi wewenang pemerintah mencabut SIUPP, dan yang mempersulit masyarakat untuk menerbitkan surat kabar, radio maupun televisi. Segala perizinan untuk membuat media massa adalah cara penguasa untuk mengekang kebebasan pers.
Wiranto Permalukan
ABRI
Kabinet Reformasi Pembangunan
|